Negara, Ingatan, dan Pengkhianatan

“Setiap dokumen peradaban juga merupakan dokumen barbarisme.”

— Walter Benjamin

Ada yang selalu terasa janggal dalam cara negara kita mengingat. Ia bisa berduka tanpa menyesal, bisa memaafkan tanpa mengingat, bisa memuliakan tanpa memahami. Baru-baru ini, pemerintah mengusulkan dua nama untuk menerima gelar pahlawan nasional: Soeharto dan Marsinah, dan hari ini presiden mengesahkan gelar tersebut. Dua nama yang jika diletakkan berdampingan, menghadirkan absurditas yang bahkan sejarah sendiri mungkin enggan menulisnya.

Yang satu adalah presiden selama tiga dasawarsa, membangun jalan tol dan citra stabilitas di atas pondasi ketakutan. Yang lain seorang buruh perempuan yang menolak tunduk pada rezim ekonomi yang dilahirkannya. Marsinah, yang tewas mengenaskan pada 1993 setelah menuntut hak buruh, hidup dan mati di bawah bayang kekuasaan yang Soeharto tegakkan. Maka ketika keduanya disebut dalam satu daftar kehormatan, ironi itu menyeruak dengan begitu telanjang: bagaimana mungkin korban dan penguasa diseru dalam satu upacara kenegaraan?

Dalam konteks politik simbolik, gelar “pahlawan nasional” tak pernah sekadar tanda hormat. Ia adalah tanda kuasa. Pierre Bourdieu menyebutnya sebagai kekuasaan simbolik, yaitu kekuasaan yang bekerja bukan melalui kekerasan fisik, melainkan melalui legitimasi yang tampak wajar. Dalam Language and Symbolic Power (1991), Bourdieu menjelaskan bahwa institusi seperti negara mampu membuat sesuatu tampak sah hanya karena ia mengucapkannya. Maka ketika negara berkata “Soeharto adalah pahlawan”, pernyataan itu berusaha menaturalisasi sejarah, mengubah luka menjadi bagian dari kebanggaan nasional.

Namun setiap medali selalu menyembunyikan darah di baliknya. Kita tahu, sejarah Indonesia bukan hanya kisah perjuangan, tetapi juga kisah penghapusan. Dari pembantaian 1965 yang menewaskan ratusan ribu-jutaan orang tanpa pengadilan, hingga penghilangan aktivis menjelang 1998, semuanya disapu dalam narasi “pembangunan dan stabilitas”. Dalam kerangka ini, keputusan untuk memuliakan Soeharto bukan sekadar penghargaan administratif, tetapi juga upaya menulis ulang sejarah.

Jacques Le Goff dalam History and Memory (1992) menyebut fenomena semacam ini sebagai politics of memory: politik pengingatan. Ia menulis bahwa setiap masyarakat selalu memilih ingatan mana yang ingin dipertahankan dan mana yang akan dibiarkan hilang. Dalam masyarakat yang dikuasai negara kuat, ingatan menjadi milik rezim. Dan di negeri yang pelupa, pelupaan menjadi strategi kekuasaan yang paling efektif.

Soeharto dibingkai sebagai “Bapak Pembangunan”, seolah-olah beton dan padi adalah bukti cinta kepada rakyat. Padahal di balik angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ribuan nyawa melayang tanpa makam yang diakui. Ia membangun jalan, tapi juga menutup jalan pikiran. Ia menurunkan kemiskinan, tapi dengan menindas para buruh, mengontrol media, dan memenjarakan oposisi.

Marsinah berada di ujung berlawanan dari sejarah itu. Ia tak punya panggung, tak punya partai, tak punya jenderal yang membelanya. Hanya suara kecil seorang buruh perempuan yang menuntut hak upah layak dan kebebasan berserikat. Dalam logika kekuasaan Orde Baru, keberanian seperti itu dianggap subversif. Marsinah bukan hanya simbol perjuangan buruh, tapi juga simbol perlawanan terhadap sistem yang berusaha membungkam manusia agar tetap menjadi roda yang berputar tanpa suara.

Ketika tubuhnya ditemukan dengan tanda penyiksaan, yang mati bukan hanya seorang perempuan muda, tetapi juga suara keadilan yang diabaikan. Kini, tiga puluh tahun kemudian, nama Marsinah disebut bersama Soeharto dalam daftar calon pahlawan nasional. Sebuah absurditas moral yang mengguncang nurani: bagaimana mungkin negara memberi penghormatan yang sama kepada penguasa yang memerintahkan diam dan kepada korban yang dibunuh karena berbicara?

Hannah Arendt dalam Eichmann in Jerusalem (2006) menulis tentang “the banality of evil” atau banalnya kejahatan. Kejahatan, kata Arendt, sering kali tidak dilakukan oleh orang jahat dalam arti psikologis, tetapi oleh orang biasa yang sekadar “menjalankan tugas”. Dalam birokrasi kekuasaan, pembunuhan bisa menjadi urusan administrasi. Dan ketika negara kini mengangkat Soeharto sebagai pahlawan, ia sedang mengubah banalitas itu menjadi ritual kenegaraan. Kekerasan dilegitimasi, lalu dilupakan lewat seremoni.

Walter Benjamin sudah memperingatkan sejak lama bahwa “setiap dokumen peradaban juga merupakan dokumen barbarisme.” Artinya, setiap catatan kemajuan, setiap penghargaan, selalu menyimpan bayangan kekerasan di belakangnya. Maka penghargaan kepada Soeharto tidak bisa dibaca hanya sebagai penghormatan, melainkan sebagai pengesahan terhadap cara kerja barbar yang pernah dijalankan atas nama pembangunan.

Michel Foucault menulis bahwa kekuasaan dan pengetahuan saling menopang. Dalam Discipline and Punish (1977), ia menjelaskan bahwa kekuasaan modern tidak lagi bekerja melalui kekerasan langsung, melainkan melalui produksi pengetahuan: menentukan versi “kebenaran” yang boleh dipercaya. Dalam konteks ini, sejarah menjadi alat kekuasaan. Negara yang menulis ulang sejarahnya sedang menata ulang legitimasi moralnya.

Karena itu, melawan bukan sekadar berteriak, melainkan merebut hak untuk menafsirkan sejarah. Di luar upacara resmi dan pidato pejabat, masih ada ingatan yang hidup di jalanan, di ruang diskusi, di mural supporter yang mulai pudar di tembok usang sudut kota. Ingatan seperti itulah yang Foucault sebut sebagai counter-memory, yaitu ingatan tandingan yang lahir dari bawah, menolak versi resmi yang menenangkan. Ingatan tandingan inilah yang menjaga agar masyarakat tidak tertidur di bawah selimut “rekonsiliasi” yang palsu.

Frantz Fanon dalam The Wretched of the Earth (1963) menulis bahwa kolonialisme selalu berusaha membunuh ingatan agar rakyat kehilangan orientasi moral. Dalam dunia pascakolonial, gejala itu berulang: negara mengambil alih peran kolonial lama, mengatur apa yang boleh dikenang dan siapa yang pantas dilupakan. Antonio Gramsci menegaskan, tugas kaum intelektual organik bukan menara gading, melainkan menjaga kesadaran rakyat dari pencurian makna. Melawan lupa berarti melanjutkan kerja intelektual kolektif itu.

Soeharto mungkin berjasa bagi sebagian orang, tapi juga berdosa bagi banyak yang lain. Marsinah mungkin tidak berkuasa, tapi keberaniannya mengguncang sistem yang seolah tak bisa digoyang. Menempatkan keduanya dalam ruang kehormatan yang sama bukan tindakan adil; itu pengkhianatan terhadap ingatan publik. Dalam bahasa Arendt, keadilan tak bisa ditegakkan jika pelaku dan korban disamakan atas nama rekonsiliasi.

Hormat kepada Marsinah seharusnya tidak datang dari piagam negara, melainkan dari keberanian masyarakat untuk membuka arsip yang ditutup, untuk menyebut nama-nama pelaku yang masih dilindungi, untuk mengakui bahwa negara pernah salah. Pahlawan sejati tidak ditetapkan lewat keputusan menteri, tapi melalui keberanian rakyat untuk terus mengingat bahkan ketika negara ingin melupakan.

Negara boleh menutup luka dengan medali, tapi masyarakat harus berani membuka medali itu untuk melihat darah di baliknya. Dalam dunia yang terburu-buru menambal sejarah, memaafkan tanpa mengingat adalah bentuk pengkhianatan yang paling halus. Bangsa yang ingin pulih tidak boleh menyeimbangkan kebenaran dengan kepalsuan; ia harus berpihak. Karena sejarah tidak pernah netral, ia selalu berpihak pada siapa yang berani menuliskannya.

Mungkin negara ingin terlihat adil dengan menyeimbangkan “dua sisi sejarah”, tapi keadilan tidak pernah lahir dari keseimbangan semu. Ia lahir dari keberanian menyebut siapa pelaku, siapa korban, dan siapa yang diam demi kenyamanan.

Sejarah tidak pernah mati. Ia hanya menunggu siapa yang berani menuliskannya dengan jujur. Dan selama pena masih dipegang oleh mereka yang pernah menindas, kita harus terus mengingat dengan cara kita sendiri.

Gak tepak blas! 

Yang ingin menggali lebih lanjut bagaimana skema negara dalam hal ini, kunjungi sumber-sumber berikut yang mungkin relevan dengan konteks hari ini:

Arendt, Hannah. Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil. New York: Penguin Books, 2006.

Benjamin, Walter. Theses on the Philosophy of History. In Illuminations, ed. Hannah Arendt. New York: Schocken Books, 1968.

Bourdieu, Pierre. Language and Symbolic Power. Cambridge: Harvard University Press, 1991.

Fanon, Frantz. The Wretched of the Earth. New York: Grove Press, 1963.

Foucault, Michel. Discipline and Punish: The Birth of the Prison. New York: Vintage Books, 1977.

Gramsci, Antonio. Selections from the Prison Notebooks. New York: International Publishers, 1971.

Le Goff, Jacques. History and Memory. New York: Columbia University Press, 1992.